Jatim Provinsi Terbanyak Miliki Lembaga PAUD

450
0
Ilustrasi. Jatim Provinsi Terbanyak Miliki Lembaga PAUD

(Jatim) merupakan provinsi terbanyak memiliki lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jumlah 44.798 PAUD dari total sebanyak 227.337 PAUD yang tersebar di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf, saat menghadiri acara Gerakan Nasional Pembelajaran Aku Anak Jujur (Gernas Manjur) di Bojonegoro, Sabtu, (20/5/2017).

Dari data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), lanjut dia, provinsi terbanyak kedua yaitu Jabar dengan 34.835 PAUD, dan ketiga Jateng sebanyak 32.365.

Menurut Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim menjelaskan, dari 33 juta anak usia dini yang ada di Indonesia baru 5,36 juta anak yang mendapatkan layanan PAUD. Padahal, menurut dia, berdasarkan survei anak-anak yang mendapat layanan PAUD, terbukti menunjukkan perkembangan kognitif, dan sosio emosional yang lebih baik dibanding anak yang tidak mendapat layanan tersebut.

“Ini menunjukkan bahwa keberadaan pendidikan PAUD sangat penting bagi anak-anak khususnya usia 0 sampai 8 tahun,” katanya.

Ia menambahkan, sesuai target “Sustainable Development Goals” (SDGs) tentang pendidikan berkualitas 2030, PAUD memang perlu diadakan. Apalagi, katanya, hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara perkembangan yang dialami anak pada usia dini dengan keberhasilan dalam kehidupan selanjutnya.

“Jika ditarik kebelakang menurut kedokteran pembentukan karakter anak bisa dimulai sejak dalam kandungan, dan saat ini sudah banyak dilakukan olek masyarakat,” katanya.

Ia juga mengatakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Thn. 2014 Pasal 2, PAUD dapat didirikan oleh pemkab/pemkot, pemerintah desa, perseorangan, maupun kelompok orang.

Saat ini di Indonesia terdapat 192.452 lembaga PAUD, dengan rincian 3.869 lembaga negeri dan 188.538 lembaga swasta. Sedangkan jumlah gurunya yakni 475.857, dan tenaga pendidik sebanyak 30.829.

“Berdasarkan data tersebut membukitikan bahwa PAUD mayoritas dikelola oleh swasta,” ujarnya.

Oleh karena itu ia berharap, meskipun jumlah guru PAUD swasta lebih banyak daripada yang negeri namun kedepan juga bisa mendapat tunjangan dari pemerintah.

Pemberian tunjangan tersebut nantinya berdasarkan sertifikat yang dimiliki. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena telah diterapkan pada lembaga pendidikan lainnya.

“Saya punya harapan guru-guru PAUD swasta yang bukan PNS bisa mendapat tunjangan dari pemerintah melalui sertifikat yang mereka miliki,” ucapnya.

Lebih lanjut disampaikan, peningkatkan pengetahuan dan pelatihan bagi guru-guru PAUD harus terus dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena kualitas guru menentukan 50 persen keberhasilan proses belajar mengajar, baru metode dan sarana-prasarananya.

“Ilmu ini sifatnya terus berkembang sehingga pendidikan secara berjenjang bagi guru PAUD perlu dilakukan, agar PAUD yang dikelola semakin maju dan bisa menghasilkan generasi pemenang. Tentunya dengan dukungan pemerintah,” katanya.

Sumber : Edunews.id

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here